Pertama, setidaknya janganlah menyampaikan ungkapan yang kadang disampaikan beberapa orang, "korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia". pengertian ini sangat bertentangan atau merendahkan citra kebangsaan, dan makna 'budaya', karena budaya adalah karsa dan rasa yang terwujud dalam tindakan nyata yang tidak lepas dari nilai-nilai luhur sosial di dalamnya.
Kedua, bagaimanapun kekuasaan dan kecenderungan korupsi adalah hal yang perlu selalu diwaspadai. terlebih di indonesia ini, pasca suharto yang dipupuk semenjak era suharto. karakter kekuasaan yang diciptakan pada masanya memang menjadikannya dikelilingi oleh para penguasa-penguasa kecil di bawah posisi suharto.
Ketiga, sekali lagi saya searah dengan pak Winters soal pendapatnya tentang jejak oligarchy di indonesia yang berharap lahir di masa sukarno, subur di masa suharto, dan kemudian sporadis ke mana-mana di masa pasca suharto.
oligarchy sekali lagi adalah model yang sebenarnya khas dengan demokrasi modern, atau otoritanisme demokrasi khas era kekuasaan partai-partai yang mengenal koalisi dalam berbagi peran puncak.
oligarchy, menemukan energinya di era suharto, secara nasional kita dikontrol oleh kekuasaan dan kini uanglah yang membeli setiap hak utama tiap unsur publik. kita dikendalikan oleh segelintir penguasa ekonomi. dan kita dikurangi haknya untuk menikmati kesejahteraan, dikurangilah keutamaan kita sebagai warga negara.
Keempat, para anak-anak didik suharto yang tersebar di segala sektor kini, hampir tidak bisa dihitung, bahwa setiap mereka memliki kekuasaan juga di sektor-sektor ekstraksi atau penambangan. kita bisa lihat bahwa era sang guru yang mempopulerkan industri manufaktur, dahulu, memberikan kelas buruh yang besar. industrialisasi, kota sebagai konsep kesejahteraan.
kini pertambangan yang mereka kuasa dengan ijin eksplorasi dan penggalian yang gila-gilaan, menciptakan konsep uang instant, lebih cepat daripada konsep uang yang didapatkan buruh pada masa manufaktur. pertambangan adalah sisi lain neoliberalisme yang menggerogoti perikehidupan kita. bagaimana tidak? kontrol negara terhadap UU Agraria sengaja dilepas kepada industri yang jelas-jelas dilarang memiliki/membeli tanah dari rakyat, dan mereka disilahkan berproduksi dan merusak ekologi secara dahsyat. percayalah, bukti sudah banyak.
kini harapan rakyat pada hukum adalah pada sisi perlindungan lingkungan hidup, toh tidak satupun korporasi yang pernah bisa diseret ke meja hijau. upaya penegak hukum dalam mempersonalisasikan industri di meja hukum gagal. dan kebutuhan pokok ttg air udara dan tanah tidak terpenuhi, cemar. sedangkan angka kesejahteraan tiap kota diukur dengan ukuran khas bank dunia, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan kemampuan membeli(daya beli). unsur perhatian lingkungan oleh pemerintah? non ya business!
kelima, kita wajib menyadari sisi desentralisasi yang ada selepas 99', menciptakan keinginan daerah mengejar pendapat daerahnya, dan para pejabat negeri mengejar kekayaan, orang terpacu bahwa hanya dengan menjadi pns mereka akan sejahtera, ini pengkerdilan di negeri yang kaya. dan imbasnya, we have a fat beurocracy, dont we?
intinya memang goodwill dari pemimpin, tetapi sekali lagi, akar dan rengkuhan oligarchy yang sudah ada sejak lama justru menjerat setiap orang yang ada di posisi puncak, macet ide dan jelas tidak cerdas. dan sekali lagi, alhamdulillah, oligarchy yang carut-marut ini membentuk kekuasaan sektor-sektor publik yang terprivatisasi secara majemuk menciptakan represi politik secara tajam di setiap sisi. dan akhirnya, setiap politisi justru saling menelanjangi kesalahannya sendiri-sendiri.
inilah, korup yang mengakar pilihannya dua, dima'fu (oleh Gusti Allah), atau disapu. :D
intinya, ruang-ruang publik untuk dapat berkomunikasi antara satu sama lain, dalam tiap level, perlu diciptakan. yaitu ruang-ruang yang deliberatif. tiap-tiap pihak menundukkan egonya, sehingga satu sama lain bisa saling mengkoreksi dan memberikan jalan keluar, tindakan komunikatif adalah pilihan tepat dengan semangat pencerahan, dalam beban modernisme. untuk menjadi oposisi bagi ciri khas demokrasi modern yang oligarkhis. [12:21 wib, rabu/3/8/11, ide kebutan]
No comments:
Post a Comment