masyarakat cyber dan hukum kita [1]

Membahas sesuatu yang terkesan menentang arus memang tidaklah mudah. Demikianlah membahasa bagaimana cara mengatur atau menerapkan hukum kepada masyarakat cyber yang sudah demikian ada dengan stereotype yang negative yang kontra terhadap keteraturan. Tapi saya tidak setuju dengan pesimisme semacam itu, karena itu sejatinya berlawanan dengan konsep masyarakat secara mendasar. Bahwa hukum adalah alat untuk menciptakan cara bagaimana tujuan-tujuan hidup bersama dapat tercapai, itulah pengertian secara umum.
saya telah menemui beberapa teman ‘hacker’ yang sebagian tidak mau juga disebut dengan sebutan itu. mereka berpendapat bahwa semestinyalah dunia cyber ini dikelola atau diatur, karena pada dasarnya dunia cyber memang sudah atau memiliki keteraturan sendiri.
bagaimana anda tidak menyadarinya? meskipun yang terlihat melulu adalah kekacauan trafic, hacking sana-sini, keamanan yang diupayakan otonomous oleh tiap pemilik akun atau situs yang terkungkung di antara terjangan potensial crimes yang ada di sekeliling mereka. anda hanya akan menyadarinya sebagai dunia yang penuh chaos, kacau, konspiratif, impossible diatur dengan menciptakan mekanisme yang baik.
dengan demikian, kita akan tidak menyebutnya dengan ‘optimisme’ terahadap modernitas dan manusia yang ada bersamanya, manusia yang ada sebagai agen sosial yang secara fitrahnya adalah keteraturan, hikmah, keadilan, serta kesejahteraan.
secara mutlak, pada awalnya, dunia cyber adalah dunia dengan ruang publik yang teramat luas dan berpotensi untuk menjadi unlimitted. tetapi kemudian komersialisasi dengan berbagai alatnya menjadikan ruang publik itu tersekat-sekat, dibatasi dan dimampatkan dengan mekanisme macam-macam. kita menjadi tergantung dengan keterbatasan bandwidth yang mesti kita beli, restricted area yang memiliki classified information yang ditutup rapat, terbatasinya berbagai hak akses.